PPh 21, atau Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Memahami seluk-beluk PPh 21 sangat penting, baik bagi pemberi kerja maupun penerima penghasilan, agar terhindar dari masalah perpajakan di kemudian hari. Artikel ini akan mengupas tuntas siapa saja yang wajib membayar PPh 21 dan bagaimana proses perhitungannya.
Siapa Saja yang Wajib Membayar PPh 21?
Secara umum, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh:
- Pegawai Tetap: Mereka yang menerima gaji atau upah secara teratur dari pemberi kerja.
- Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas: Mereka yang menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit yang dihasilkan, atau perjanjian kerja.
- Bukan Pegawai: Mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain.
- Penerima Pensiun, Pesangon, atau Uang Manfaat Lainnya: Mereka yang menerima pembayaran terkait dengan masa kerja atau pengakhiran hubungan kerja.
- Peserta Kegiatan: Mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti seminar, perlombaan, atau pelatihan.
Penting untuk dicatat bahwa tidak semua penghasilan dikenakan PPh 21. Beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21 antara lain:
- Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi.
- Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- Bantuan atau sumbangan yang memenuhi persyaratan tertentu.
Proses Perhitungan PPh 21: Langkah Demi Langkah
Proses perhitungan PPh 21 dapat sedikit berbeda tergantung pada status kepegawaian dan jenis penghasilan yang diterima. Berikut adalah gambaran umum langkah-langkahnya:
- Menentukan Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dalam bentuk uang maupun natura.
- Mengurangi Penghasilan Bruto dengan Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun: Biaya jabatan adalah biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto, dengan batasan tertentu. Iuran pensiun adalah iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang disahkan oleh pemerintah.
- Menentukan Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun.
- Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP berbeda-beda tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan.
- Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP): PKP adalah penghasilan neto setelah dikurangi PTKP.
- Menghitung PPh 21 Terutang: PPh 21 terutang dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak progresif yang berlaku.
Tarif pajak progresif PPh 21 yang berlaku saat ini adalah:
- 0% untuk PKP sampai dengan Rp60.000.000
- 15% untuk PKP di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
- 25% untuk PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
- 30% untuk PKP di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
- 35% untuk PKP di atas Rp5.000.000.000
Kewajiban Pemberi Kerja
Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk:
- Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai atau bukan pegawai.
- Memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 kepada penerima penghasilan.
- Membuat dan menyimpan catatan mengenai perhitungan PPh 21.
Untuk mempermudah proses pengelolaan PPh 21, banyak perusahaan menggunakan aplikasi penggajian terintegrasi. Dengan menggunakan aplikasi seperti ini, perhitungan PPh 21 dapat dilakukan secara otomatis dan akurat, mengurangi risiko kesalahan dan menghemat waktu. Anda bisa mencari tahu lebih lanjut tentang solusi aplikasi penggajian di Program Gaji.
Mengapa Pemahaman PPh 21 Penting?
Memahami PPh 21 sangat penting bagi kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun penerima penghasilan. Bagi pemberi kerja, pemahaman yang baik akan membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi dan denda. Bagi penerima penghasilan, pemahaman PPh 21 memungkinkan mereka untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak, serta memastikan bahwa PPh 21 mereka dihitung dan dipotong dengan benar.
Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan pajak dan penggajian, Anda dapat menghubungi PhiSoft, salah satu software house terbaik di Indonesia. Mereka menawarkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
Dengan memahami siapa yang wajib membayar PPh 21 dan bagaimana proses perhitungannya, Anda dapat mengelola kewajiban perpajakan Anda dengan lebih baik dan menghindari masalah di kemudian hari. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber terpercaya atau berkonsultasi dengan ahli pajak jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan lebih lanjut.