Sebagai seorang karyawan atau perusahaan, memahami pengertian pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah langkah penting untuk pengelolaan keuangan yang baik.
PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu. Terutama yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya.
Dalam artikel ini, kita akan membahas seputar apa itu PPh 21, serta bagaimana pengaruhnya terhadap gaji karyawan.
Simak penjelasan lengkapnya berikut ini!
Pengertian Dasar PPh 21
PPh 21 adalah bagian dari pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Pajak ini berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh individu dari pemberi kerja, termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan penghasilan sejenis lainnya.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan setiap individu berkontribusi terhadap pendapatan negara berdasarkan penghasilan mereka.
Bagi perusahaan, PPh 21 merupakan pajak yang harus dihitung, dipotong, dan disetorkan ke kas negara atas nama karyawan.
Sedangkan bagi karyawan, PPh 21 adalah potongan langsung dari gaji yang diterima setiap bulan.
Biasanya, potongan PPh 21 akan bergantung pada beberapa faktor seperti status pernikahan, jumlah tanggungan, dan besarnya penghasilan bruto.
Karena pajak ini berhubungan langsung dengan penghasilan, maka penting bagi karyawan untuk mencatat besar kecilnya potongan PPh 21 tersebut.
Bagaimana Cara Kerja PPh 21?
PPh 21 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan individual. Proses perhitungannya juga harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.
Berikut adalah cara kerja PPh 21 yang sesuai dengan aturan negara Indonesia!
1. Mengidentifikasi Penghasilan Bruto
Tahap pertama yang harus dilakukan dalam perhitungan PPh 21 adalah menghitung penghasilan bruto dari seorang karyawan.
Penghasilan bruto sendiri merupakan penghasil penuh yang dibayarkan perusahaan untuk karyawan, dan masih belum ada potongan apapun di dalamnya.
Semua penghasilan karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan tambahan lainnya, masuk ke dalam perhitungan dari penghasilan bruto ini.
2. Mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan ditetapkan oleh pemerintah untuk karyawan yang berkerja di perusahaan.
Besarannya disesuaikan dengan status karyawan, seperti apakah mereka lajang, menikah, atau memiliki tanggungan anak.
Dengan mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP, jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak menjadi lebih kecil. Ini juga akan mengurangi beban pajak karyawan.
3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Setelah penghasilan karyawan sudah dikurangi PTKP, maka sisa dari penghasilan tersebut akan masuk ke dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP).
PKP ini adalah dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar PKP, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.
Hal ini karena pada dasarnya perhitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif yang bergantung pada besarnya penghasilan.
4. Menggunakan Tarif Pajak Berlapis
Tarif pajak untuk PPh 21 ditentukan berdasarkan sistem progresif. Ini berarti semakin tinggi penghasilan kena pajak, maka semakin besar persentase pajak yang dikenakan.
Berikut adalah rincian dari bentuk perhitungan tarik pajak tersebut:
-
- Penghasilan hingga Rp60 juta per tahun dikenakan tarif 5%.
- Penghasilan lebih dari Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan tarif 15%.
- Penghasilan lebih dari Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif 25%.
- Penghasilan lebih dari Rp500 juta dikenakan tarif 30%. Dengan sistem ini, karyawan dengan penghasilan lebih tinggi akan membayar pajak lebih besar secara proporsional dibandingkan karyawan dengan penghasilan lebih rendah.
5. Melakukan Pemotongan Pajak
Setelah pajak dihitung berdasarkan PKP dan tarif progresif, perusahaan bertugas memotong jumlah tersebut dari gaji karyawan sebelum gaji diterima.
Pemotongan ini dilakukan secara otomatis setiap bulan untuk memudahkan karyawan memenuhi kewajiban pajaknya.
Potongan ini biasanya sudah tercatat dalam slip gaji sebagai “PPh 21”. Dengan bantuan pemotongan pajak ini, karyawan akhirnya tidak perlu membayar secara mandiri.
6. Menyetorkan Pajak ke Negara
Setelah memotong pajak dari gaji karyawan, perusahaan wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui sistem pembayaran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Perusahaan juga harus melaporkan jumlah pajak yang telah disetorkan secara berkala, untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Karyawan juga dapat meminta bukti potong pajak dari perusahaan sebagai referensi untuk pelaporan pajak tahunan.
Mengapa PPh 21 Penting?
Pengertian PPh 21 menjadi ilmu yang wajib dipelajari oleh semua karyawan dan perusahaan saat ini. Hal ini karena PPh 21 merupakan salah satu pajak yang berkontribusi langsung pada pembangunan negara.
Dengan mematuhi peraturan PPh 21, perusahaan dan karyawan turut mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Selain itu, memahami PPh 21 juga memberikan manfaat lain, seperti:
- Transparansi Keuangan: Karyawan dapat memahami dengan jelas potongan apa saja yang dilakukan pada gaji mereka.
- Perencanaan Pajak yang Lebih Baik: Dengan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, karyawan dapat menyusun anggaran pribadi dengan lebih baik.
- Menghindari Risiko Hukum: Kepatuhan terhadap PPh 21 membantu perusahaan dan karyawan menghindari denda atau sanksi dari otoritas pajak.
